1,5 Juta Orang Indonesia Gagal Dapat Kerja Setiap Tahun — dan Angkanya Terus Bertambah
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyebut kondisi ketenagakerjaan Indonesia sudah masuk “lampu kuning.” Setiap tahun, sekitar 3,5 juta orang baru masuk ke pasar kerja. Tapi pertumbuhan ekonomi 5% hanya mampu menyerap sekitar 2 juta orang. Artinya, 1,5 juta orang sisanya tidak terserap, dan sebagian besar dari mereka berakhir di sektor informal atau menganggur. Pernyataan ini disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/4/2026). Masalahnya lebih dalam dari sekadar kekurangan lapangan kerja. Jenis investasi yang masuk ke Indonesia semakin banyak yang bersifat padat modal, bukan padat karya. Investasi padat modal menciptakan lebih sedikit pekerjaan karena mengandalkan mesin dan teknologi, bukan tenaga manusia. Kalau tren ini berlanjut, kemampuan ekonomi menyerap tenaga kerja per 1% pertumbuhan bisa turun dari 200.000 menjadi hanya 100.000 orang. Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani sebelumnya juga menyoroti hal yang sama: investasi yang menjauh dari sektor padat karya membuat ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja dan kebutuhan tenaga kerja makin lebar. Data BPS per Februari 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dari 145,77 juta orang yang bekerja di Indonesia, 59,40% atau sekitar 86,55 juta orang bekerja di sektor informal, naik dari 57,95% pada Agustus 2024. Artinya sektor formal, yang menawarkan kontrak resmi, jaminan sosial, dan perlindungan hukum, justru menyusut proporsinya. Mereka yang masuk ke sektor informal kebanyakan bukan karena pilihan, tapi karena tidak ada pilihan lain. Survei APINDO mempertegas gambaran ini dari sisi perusahaan. Sebanyak 67% perusahaan menyatakan tidak berniat merekrut pegawai baru tahun ini. Kondisi ini diperparah oleh data PHK: sepanjang 2025, total 88.519 pekerja kehilangan pekerjaan, naik 13,54% dibanding 2024 yang sebesar 77.965 orang. Sementara jumlah orang yang menganggur per Februari 2025 masih tercatat 7,28 juta jiwa. Yang menjadi persoalan struktural adalah kualitas tenaga kerja Indonesia. BPS mencatat 36% pekerja berpendidikan di bawah SMA, dan hanya 9% yang memiliki keterampilan tinggi, jauh di bawah Vietnam (10%), Thailand (14%), dan Malaysia (25%). Tanpa perbaikan di sisi investasi padat karya dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesenjangan antara angkatan kerja baru dan lapangan kerja yang tersedia akan terus melebar setiap tahunnya.
Nvidia CEO Ngeri Lihat AI Anthropic: “Ini Sudah Terlalu Jauh”
CEO Nvidia Jensen Huang menyatakan bahwa kemunculan Mythos, model AI terbaru dari Anthropic, membuktikan bahwa Amerika Serikat dan China harus segera membuka dialog soal keamanan AI. “Kita ingin AS menang, tapi berdialog dan membangun dialog riset kemungkinan adalah hal paling aman yang bisa dilakukan,” ujar Huang dalam wawancara di Dwarkesh Podcast. Anthropic mengumumkan bahwa Mythos mampu mengidentifikasi dan mengeksploitasi celah keamanan zero-day di seluruh sistem operasi dan browser utama dunia. Alih-alih merilis model ini ke publik, Anthropic membentuk konsorsium dengan Apple, Google, dan Microsoft untuk menutup celah-celah tersebut terlebih dahulu. Keputusan ini sendiri sudah menjadi sinyal keras bahwa kemampuan Mythos dianggap terlalu berbahaya untuk beredar bebas. Langkah ini memicu pertemuan mendadak antara Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Ketua The Fed Jerome Powell dengan para pemimpin bank besar AS, membahas risiko yang ditimbulkan Mythos terhadap infrastruktur keuangan digital. Para ahli memperingatkan potensi kerugian ekonomi ratusan miliar dolar jika celah yang ditemukan Mythos dieksploitasi sebelum berhasil ditutup. Bagi pasar crypto dan aset digital, perkembangan ini adalah sinyal serius. Infrastruktur blockchain dan exchange crypto bergantung pada sistem keamanan digital yang sama yang berpotensi rentan terhadap kemampuan model seperti Mythos. Seruan Huang untuk dialog AS-China datang di tengah ketegangan geopolitik yang memuncak, menjadikan tata kelola AI global sebagai salah satu pertaruhan terbesar dekade ini.
Gencatan Senjata Israel-Lebanon Resmi Dimulai, Tapi Hezbollah Ancam Hancurkan Segalanya
Israel dan Lebanon resmi masuk gencatan senjata 10 hari mulai 16 April 2026, setelah Trump mengumumkan kesepakatan yang dimediasi AS. Ini menjadi momen paling signifikan dalam konflik Lebanon sejak eskalasi besar pecah awal Maret 2026, melansir Al Jazeera dan CNBC. Di balik gencatan senjata, ada satu variabel besar yang mengancam ketahanannya: Hezbollah. Kelompok bersenjata yang didukung Iran ini dikecualikan dari meja perundingan, sementara Israel dan Lebanon menggelar pembicaraan langsung pertama mereka sejak 1993. Hezbollah dengan tegas menyebut negosiasi ini “sia-sia” dan mendesak pemerintah Lebanon untuk menarik diri, dengan alasan Israel hingga kini belum menarik pasukan dari Lebanon selatan sesuai kesepakatan 2024. Tujuan kedua pihak pun masih berseberangan jauh. Israel menginginkan pelucutan senjata Hezbollah secara penuh sebagai syarat perdamaian jangka panjang. Lebanon fokus mengamankan gencatan senjata dan memulai perundingan bilateral, tanpa menyentuh agenda perlucutan senjata terlebih dahulu. Selama Hezbollah tetap di luar meja negosiasi, gencatan senjata ini berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh. Kelompok ini masih memegang kapasitas militer signifikan di Lebanon selatan, dan sejarah menunjukkan bahwa kesepakatan tanpa keterlibatan mereka sulit bertahan lama. Bagi pasar, setiap sinyal de-eskalasi di Timur Tengah berdampak langsung ke harga minyak dan sentimen aset berisiko global, termasuk crypto. Gencatan senjata yang bertahan bisa menjadi katalis penurunan harga minyak dari level saat ini. Sebaliknya, jika Hezbollah kembali memicu konflik, pasar bisa menghadapi lonjakan volatilitas baru yang lebih tajam dari sebelumnya.
AS Cari Sekutu di Asia, Indonesia Kena Giliran — Apa Artinya untuk Pasar?
Amerika Serikat dan Indonesia resmi tanda tangani Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) di Pentagon pada 13 April 2026, menandai babak baru hubungan pertahanan bilateral kedua negara yang sudah terjalin lebih dari 75 tahun. Kemitraan ini berdiri di atas tiga pilar utama: modernisasi militer dan pengembangan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta latihan dan kerja sama operasional. Kedua negara juga sepakat mengembangkan teknologi pertahanan generasi berikutnya di bidang maritim, bawah laut, dan sistem otonom, melansir Al Jazeera dan The Diplomat. Langkah ini tidak berdiri sendiri. Di tengah ketegangan Indo-Pasifik yang terus memanas, AS secara aktif memperkuat jaring aliansi pertahanannya dengan negara-negara Asia, dan Indonesia menjadi salah satu mitra strategis yang dipilih. Penandatanganan MDCP menjadi sinyal bahwa Washington memandang Jakarta sebagai titik penting dalam peta keamanan kawasan. Indonesia sendiri menegaskan MDCP tidak mengubah prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Jakarta tetap bebas menjalin kerja sama pertahanan dengan negara lain. Namun, kedalaman kerja sama yang disepakati, mulai dari akses ruang udara hingga latihan pasukan khusus bersama, membuat posisi Indonesia di kawasan semakin sulit untuk tetap sepenuhnya netral. Bagi investor, penguatan posisi Indonesia di Indo-Pasifik berpotensi menjadi sinyal positif bagi stabilitas kawasan. Kepercayaan investor asing terhadap aset Indonesia, termasuk rupiah dan IHSG, cenderung menguat ketika posisi geopolitik Jakarta terbaca jelas. Risiko yang perlu diawasi adalah respons dari mitra dagang besar Indonesia di sisi lain kawasan.
Resmi! Pemerintah Jamin BBM Tidak Naik Meski Minyak Dunia Meledak
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026, atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh SPBU, baik Pertamina maupun swasta, melansir CNBC Indonesia dan Kompas. Keputusan ini tidak murah. Pemerintah menyiapkan tambahan subsidi hingga Rp100 triliun untuk menahan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak global akibat konflik Iran. Sebagai bantalan fiskal tambahan, pemerintah juga memegang sisa anggaran lebih sebesar Rp420 triliun yang siap digunakan jika tekanan semakin besar. Ada satu catatan kritis yang perlu diperhatikan. Bahlil menegaskan kebijakan ini masih bergantung pada pergerakan Indonesian Crude Price, dengan skenario aman dihitung selama harga minyak tidak melampaui $100 per barel. Dengan harga Brent saat ini masih bertahan di atas level tersebut, ruang fiskal pemerintah akan terus diuji setiap bulannya. Bagi masyarakat, kebijakan ini menjaga daya beli dan menekan laju inflasi dalam jangka pendek. Bagi investor, ada dua sisi yang perlu dicermati: di satu sisi konsumsi rumah tangga tetap stabil, di sisi lain tekanan pada APBN berpotensi berdampak ke nilai tukar rupiah jika harga minyak bertahan tinggi lebih lama dari proyeksi pemerintah. Pertanyaan besarnya: sampai kapan kebijakan ini bisa dipertahankan? Selama perang Iran belum selesai dan Selat Hormuz belum sepenuhnya normal, tekanan harga minyak global tidak akan reda dalam waktu dekat. Sumber: CNBC Indonesia, Kompas, Sekretariat Negara
RI Pamer Rp420 Triliun ke IMF — Cukup Bertahan Berapa Lama?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa satu angka besar ke Washington: Saldo Anggaran Lebih atau SAL sebesar Rp420 triliun. Angka ini dipamerkan langsung di hadapan Direktur IMF Kristalina Georgieva dalam pertemuan bilateral 14 April 2026, sebagai bukti Indonesia tidak memerlukan bantuan pendanaan darurat di tengah gejolak global, melansir Waspada dan Liputan6. Pesan yang dibawa Purbaya ke forum internasional itu tegas: Indonesia berbeda dari negara-negara lain yang kelabakan menghadapi lonjakan harga energi. Dengan bantalan fiskal Rp420 triliun, pemerintah mampu menyerap guncangan eksternal, termasuk lonjakan harga minyak akibat konflik Iran, tanpa harus menaikkan harga BBM atau memotong anggaran sosial. Respons dari komunitas investasi global langsung positif. Purbaya bertemu raksasa manajemen aset BlackRock di New York, sementara lembaga pemeringkat S&P Global Ratings ikut memberikan penilaian konstruktif terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia. Kepercayaan investor asing terhadap instrumen pendapatan tetap dan ekuitas Indonesia diperkirakan akan meningkat pasca rangkaian pertemuan ini. Satu pertanyaan yang belum terjawab: sampai kapan bantalan ini cukup? Pemerintah menghitung skenario aman selama harga minyak dunia tidak melampaui $100 per barel. Dengan Brent yang masih bertengger di atas level tersebut, Rp420 triliun akan terus tergerus setiap bulan konflik Iran berlanjut. Bagi investor lokal, ini adalah sinyal untuk tetap mencermati pergerakan rupiah dan yield obligasi pemerintah dalam beberapa minggu ke depan.
Viral! PROFESSOR JIANG KLAIM BITCOIN DIKENDALIKAN PEMERINTAH AS
Jiang Xueqin, komentator geopolitik viral asal China-Kanada dengan 2,3 juta subscriber YouTube, mempertanyakan lokasi fisik server blockchain Bitcoin dan menyebut mata uang crypto itu sebagai “operasi CIA.” Pernyataan ini viral setelah muncul di podcast Jack Neel pada 15 April 2026, melansir TheStreet dan Cointelegraph. Argumen utama Jiang berpusat pada tiga pertanyaan: siapa yang punya sumber daya untuk membangun Bitcoin, siapa yang diuntungkan, dan kenapa penciptanya tetap anonim hingga hari ini. Dia juga menyebut algoritma SHA-256 yang digunakan Bitcoin sebagai desain NSA sebagai bukti keterlibatan negara. Masalahnya, premis soal “server Bitcoin” ini keliru secara teknis. Bitcoin tidak beroperasi lewat server terpusat. Jaringannya berjalan di sekitar 97.000 node independen yang tersebar di 164 negara. Tidak ada satu pihak manapun yang bisa mengontrol sistem ini hanya dengan menguasai satu lokasi fisik. Satu hal lagi yang perlu dicatat: Jiang bukan profesor universitas seperti yang banyak disebut di media sosial. Dia adalah guru SMA yang viral karena berhasil memprediksi eskalasi perang Iran sebelum konflik pecah, yang membuat klaimnya soal Bitcoin ikut tersebar luas. Hingga saat ini, tidak ada bukti publik yang menghubungkan penciptaan Bitcoin ke DARPA, Pentagon, maupun CIA. Bitcoin tetap aset paling transparan di dunia karena seluruh transaksinya tercatat di blockchain yang bisa diaudit siapa saja, kapan saja.
85 Ekonom Indonesia Sepakat: Ekonomi Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Sebanyak 85 ekonom yang terlibat dalam Survei Ahli Ekonomi Semester I 2026 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia secara umum menilai kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi memburuk atau setidaknya stagnan. Penilaian ini bukan sekadar persepsi, melainkan refleksi dari sejumlah indikator yang menunjukkan tekanan nyata, terutama dari sisi inflasi yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat. Kenaikan ekspektasi inflasi ini menjadi sinyal penting bahwa daya beli masyarakat berpotensi tergerus. Konteks makro memperparah gambarannya. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 dari 4,8% menjadi 4,7% akibat tekanan kenaikan harga minyak global dari eskalasi konflik Timur Tengah dan meningkatnya sentimen kehati-hatian investor internasional. Rupiah sempat menembus Rp17.000 per dolar AS, level yang secara historis selalu memicu tekanan tambahan pada APBN dan mendorong Bank Indonesia untuk mempertimbangkan intervensi pasar. Yang menarik dari sudut pandang investor: konsensus pesimis dari para ekonom secara historis justru sering menjadi sinyal kontarian. Terakhir kali konsensus ekonom Indonesia sepessimis ini terjadi menjelang 2020, IHSG kemudian anjlok ke 3.900 sebelum akhirnya rebound ke level tertinggi sepanjang masa dalam 18 bulan berikutnya. Pola serupa terlihat di 2015 saat rupiah menyentuh Rp14.700 dan ekonom ramai-ramai menurunkan proyeksi, sebelum IHSG justru naik 22% dalam dua tahun berikutnya. Pesimisme kolektif bukan berarti ekonomi pasti runtuh. Tapi bagi investor yang memegang aset berisiko termasuk saham dan crypto, data ini adalah pengingat bahwa pasar paling murah biasanya datang justru saat semua orang sudah menyerah.
UEA Siap Gabung Koalisi Militer untuk Buka Paksa Selat Hormuz, Dorong Resolusi PBB
UEA secara resmi menyatakan kesiapan bergabung dengan AS dan sekutu lainnya untuk membuka Selat Hormuz secara paksa. Melansir Wall Street Journal, dikutip Reuters yang belum memverifikasi laporan tersebut secara independen, diplomat UEA aktif melobi negara-negara di Amerika, Eropa, dan Asia untuk membentuk koalisi yang disebut “Hormuz Security Force.” Langkah ini diambil di saat lalu lintas kapal di selat tersebut sudah anjlok sekitar 90% sejak perang Iran-AS dimulai, memutus 20% pasokan minyak dan gas alam cair global. Pejabat senior UEA Sultan al-Jaber menyampaikan langsung kepada Wakil Presiden AS JD Vance bahwa Iran sedang menyandera Hormuz, dan setiap negara membayar dampaknya di pom bensin, toko bahan makanan, dan apotek. UEA juga bekerja sama dengan Bahrain untuk mendorong resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan mengotorisasi penggunaan segala cara yang diperlukan untuk melindungi pelayaran komersial di selat tersebut. Namun Rusia dan China berpotensi memveto resolusi ini, mengingat kedua negara memiliki hubungan strategis dengan Iran. Konteks di balik agresivitas UEA cukup jelas. Negara ini menjadi target serangan Iran terbanyak di kawasan, melebihi Israel, dengan lebih dari 2.300 serangan rudal dan drone sejak konflik dimulai. Bagi UEA, membuka kembali Hormuz bukan sekadar soal alur perdagangan global, tapi soal kelangsungan ekonomi dan keamanan nasional mereka sendiri. Bagi pasar keuangan, perkembangan ini menciptakan dua skenario yang saling bertolak belakang. Jika koalisi berhasil membuka selat tanpa eskalasi besar, harga minyak Brent yang masih di atas US$110 per barel bisa turun tajam, meringankan tekanan inflasi global dan menjadi katalis positif untuk aset berisiko termasuk Bitcoin. Sebaliknya, jika operasi militer memicu respons keras dari Iran, ketidakpastian justru bertambah dan tekanan terhadap pasar semakin dalam. Langkah UEA menandai pergeseran penting dalam dinamika konflik. Ketika Trump memberi sinyal ingin mengakhiri perang, justru sekutu regional yang mendorong eskalasi militer baru. Siapa yang akhirnya menentukan arah konflik ini, Washington atau Abu Dhabi, akan menjadi faktor kunci bagi pasar dalam beberapa minggu ke depan. Melansir Wall Street Journal (dikutip Reuters), Financial Times
Trump: China Tidak Akan Kirim Senjata ke Iran
Presiden AS Donald Trump mengungkap bahwa Presiden China Xi Jinping secara pribadi berkomitmen tidak akan memasok senjata ke Iran, melalui surat balasan atas permintaan langsung Trump. Melansir Fox Business, Trump menyebut ia mengirim surat ke Xi setelah mendengar laporan bahwa Beijing tengah menyuplai persenjataan ke Teheran, dan Xi membalas dengan menyatakan hal tersebut tidak dilakukan. “Saya menulis surat kepadanya memintanya untuk tidak melakukan itu, dan dia membalas surat saya yang pada intinya menyatakan dia tidak melakukan hal itu,” ujar Trump dalam wawancara dengan Fox Business. Dalam unggahan di Truth Social, Trump menegaskan bahwa China “sangat senang” dengan upayanya membuka kembali Selat Hormuz, dan menyebut Beijing telah resmi setuju untuk tidak mengirim senjata ke Iran. Pernyataan ini signifikan karena China selama ini merupakan mitra strategis utama Iran, dengan program rudal balistik Teheran yang sangat bergantung pada bahan kimia asal China. Melansir Washington Examiner, Trump bahkan memprediksi Xi akan menyambutnya dengan “pelukan besar” saat keduanya bertemu beberapa minggu ke depan. Namun ada konteks krusial yang perlu dicermati. Sehari sebelum pernyataan Trump keluar, laporan menyebut China justru berencana mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa minggu ke depan. Pernyataan Trump juga belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak Beijing, yang sehari sebelumnya menyebut blokade Selat Hormuz oleh AS sebagai tindakan “berbahaya dan tidak bertanggung jawab.” Ini berarti pasar masih harus memperlakukan pernyataan ini sebagai sinyal diplomatik satu pihak, bukan kesepakatan yang terkonfirmasi. Bagi pasar energi dan aset berisiko, perkembangan ini berpotensi menjadi katalis jangka pendek yang cukup kuat. Jika China benar-benar menarik dukungan senjata ke Iran, tekanan terhadap Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz akan meningkat tajam, yang bisa menekan harga minyak Brent dari kisaran US$112 per barel saat ini. Penurunan tekanan geopolitik di Hormuz secara historis berkorelasi dengan penurunan risk premium di pasar minyak dan pemulihan sentimen terhadap aset berisiko termasuk Bitcoin. Pasar akan mengawasi apakah ada konfirmasi resmi dari Beijing dalam 24 hingga 48 jam ke depan.
