PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menyatakan kesiapan mendukung rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memperluas pemanfaatan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi impor gas minyak cair atau Liquified Petroleum Gas (LPG) yang menembus 7 juta ton per tahun. Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan energi impor, terutama di tengah gangguan rantai pasok global akibat penutupan Selat Hormuz.
Lewat anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia, PGN saat ini mengoperasikan 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari untuk layanan CNG masyarakat atau Gasku. Pada segmen industri, PGN Gagas melayani lebih dari 600 pelanggan dengan total penyaluran mencapai 4.067.002 MMBTU sepanjang 2025, sementara penyaluran gas bumi melalui layanan CNG dan LNG tahun lalu mencapai 4,6 juta MMBTU. Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan menyatakan perseroan siap mengembangkan pemanfaatan CNG secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek keekonomian, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan pasar.
Bahlil menjelaskan CNG mengandung komponen metana (C1) dan etana (C2) yang banyak terkandung dalam gas bumi produksi dalam negeri, sehingga lebih realistis dijadikan substitusi domestik. Sebaliknya, LPG terdiri dari komponen propana (C3) dan butana (C4) yang tidak banyak terkandung dalam gas bumi Tanah Air, sehingga ketergantungan pada impor sulit dihindari dalam jangka pendek. Selain mendorong CNG, Bahlil juga kembali menggaungkan rencana hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai alternatif tambahan untuk mengurangi impor LPG.
Dari sisi keekonomian, prospek substitusi ini cukup menjanjikan. Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana Hadi Ismoyo memprediksi konsumsi CNG bakal meningkat seiring pengalihan LPG industri untuk konsumsi masyarakat. Hadi memperkirakan kebutuhan LPG industri sekitar 400.000 ton setara dengan kebutuhan CNG sebesar 50 hingga 60 standar kaki kubik per hari (MMSCFD), sementara produksi gas nasional saat ini mencapai sekitar 6.000 MMSCFD. Dari sisi biaya, harga per satuan kalori CNG lebih murah 20% hingga 30% dibanding LPG, sehingga atraktif bagi pelaku industri yang mencari efisiensi biaya energi.
Bagi investor pasar saham, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis positif bagi saham PGAS sebagai pemain dominan infrastruktur gas bumi di Indonesia, terutama jika perluasan SPBG dan jaringan kompresi terealisasi sesuai arahan kementerian. Pada level makro, pengurangan impor LPG yang nilainya mencapai miliaran dolar AS per tahun bisa membantu menekan defisit transaksi berjalan, mengurangi beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta menambah ruang fiskal di tengah tekanan global. Pertanyaan yang tersisa adalah seberapa cepat kebijakan ini bisa diterjemahkan menjadi infrastruktur nyata di lapangan, mengingat kebutuhan investasi besar untuk membangun jaringan CNG yang merata di seluruh kawasan industri Indonesia.
