Presiden Prabowo Subianto mengumbar enam janji di hadapan ribuan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Janji-janji tersebut menyentuh sektor ojek online, perumahan rakyat, akses kredit, hingga ratifikasi RUU Ketenagakerjaan, dengan total komitmen perlindungan sosial senilai Rp500 triliun untuk rakyat berpenghasilan rendah tahun ini.
Janji pertama yang paling menyita perhatian adalah perubahan skema bagi hasil mitra ojol. Prabowo menyatakan pembagian pendapatan akan diubah dari 80% menjadi minimal 92% untuk pengemudi, yang artinya potongan biaya untuk platform aplikator dipangkas signifikan. Janji kedua adalah pembentukan Satgas mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sudah dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Kedua janji ini langsung berdampak pada model bisnis aplikator ojol yang selama ini bergantung pada margin take rate, serta berpotensi menambah beban regulasi bagi pelaku industri.
Di sektor perumahan, Prabowo menyebut pemerintah sudah membangun 350.000 unit dari target 1 juta rumah subsidi tahun ini, dengan tenor cicilan 20 hingga 40 tahun dan lokasi dekat kawasan industri. Janji keempat menyangkut akses kredit rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank milik negara. Prabowo menilai bunga pinjaman untuk rakyat kecil selama ini terlalu besar, bahkan bisa mencapai 70% per tahun di lapangan. Kebijakan ini berpotensi memberi tekanan pada margin bunga bersih (Net Interest Margin) bank-bank BUMN, yang selama ini mengandalkan segmen kredit mikro sebagai salah satu sumber profitabilitas.
Janji kelima ditujukan untuk enam juta nelayan melalui program 1.386 Kampung Nelayan yang akan diresmikan tahun ini, dilengkapi pabrik es dan bantuan kapal di setiap lokasi. Pemerintah juga sudah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 sebagai payung hukum perlindungan pekerja perikanan. Janji keenam adalah penyelesaian RUU Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang tahun ini, yang menurut Prabowo harus berpihak pada kaum buruh dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.
Bagi investor dan pelaku pasar, paket enam janji ini memberi sinyal arah kebijakan fiskal yang sangat ekspansif menjelang 2045. Dengan komitmen perlindungan sosial Rp500 triliun, target 1 juta rumah subsidi, dan program kredit bunga 5%, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi melebar tahun ini. Realisasi janji-janji ini akan menjadi faktor penting bagi yield Surat Utang Negara (SUN), kinerja sektor perbankan BUMN, dan valuasi saham aplikator ojol seperti GOTO yang model bisnisnya akan terkena dampak langsung dari pemangkasan potongan aplikator. Pertanyaan besarnya, apakah serangkaian janji ini akan menjadi katalis nyata menuju Indonesia Emas 2045, atau menambah beban fiskal yang sudah berat di tengah tekanan ekonomi global.
