Pasar properti China resmi mencatat krisis terparah dalam 20 tahun terakhir. Data terbaru Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan indeks harga properti riil China anjlok ke 86,79 di Q4 2025, level terendah sejak data BIS mulai dirilis tahun 2005, melansir TradingView dan invezz. Dari puncak 112,99 di September 2021, indeks ini sudah turun 21,5 persen. Artinya, sekitar 85 persen kenaikan harga properti yang menjadi fondasi kekayaan rumah tangga China sejak 2021 sudah lenyap. Ini bukan koreksi sementara: harga rumah baru di China sudah turun secara tahunan selama 23 bulan berturut-turut sampai Maret 2026 berdasarkan data National Bureau of Statistics China.
Skala kemerosotan ini punya dua dampak struktural yang sangat besar. Pertama, sektor properti dulu menyumbang sekitar 24 persen Produk Domestik Bruto China di puncaknya tahun 2021. Sekarang kontribusinya sudah turun separuhnya. Goldman Sachs memperkirakan kemerosotan properti seret pertumbuhan PDB China sekitar 2 poin persentase per tahun selama 2024 dan 2025. Investasi properti sendiri runtuh 17,2 persen sepanjang 2025. Kedua, sekitar 70 persen kekayaan rumah tangga China terikat di sektor properti. Selama dua dekade, properti adalah aset terbesar dan paling aman bagi ratusan juta keluarga China. Jadi ketika harga rumah jatuh, daya beli, kepercayaan konsumen, dan stabilitas finansial mereka langsung terganggu.
Saat ini diperkirakan ada sekitar 80 juta unit rumah kosong atau tidak terjual yang membebani pasar China. Mayoritas warga China yang membeli rumah di puncak harga 2021 sekarang berada dalam posisi rugi (underwater), dengan nilai cicilan KPR seringkali lebih besar dari nilai pasar rumahnya. Beberapa pengembang besar yang sebelumnya menjadi tulang punggung industri seperti Evergrande dan Country Garden sudah default di utang mereka, menambah tekanan ke sistem perbankan. Konsumsi domestik China kini tertekan secara struktural: warga lebih memilih menyimpan uang daripada belanja, daya beli melemah, dan kepercayaan investor jatuh ke titik terendah dalam satu dekade. Kalau Beijing tidak menemukan formula stimulus yang efektif, kondisi ini bisa berlanjut sampai akhir 2026 atau bahkan 2027 menurut beberapa lembaga rating.
Buat Indonesia, ini sinyal serius karena China adalah pembeli utama beberapa komoditas ekspor unggulan kita: minyak sawit (CPO), batubara, dan nikel. Konsumsi domestik China yang melemah berarti permintaan terhadap bahan baku industri yang dibeli dari Indonesia juga menurun. CPO Indonesia banyak dipakai untuk industri makanan dan biofuel di China. Batubara dipakai untuk pembangkit listrik dan industri berat. Nikel jadi bahan baku utama baterai EV yang sedang dikejar China habis-habisan. Kalau tren ini berlanjut, harga komoditas Indonesia berisiko tertekan, volume ekspor melemah, dan pendapatan negara dari sektor komoditas ikut turun. Padahal di sisi lain, APBN 2026 sudah berat menanggung harga minyak global di 107 dolar per barel.
Buat investor retail Indonesia, beberapa hal perlu dipantau. Saham komoditas seperti ANTM (nikel), ADRO (batubara), INCO (nikel), dan AALI (sawit) berisiko volatil dalam jangka pendek karena sangat sensitif terhadap permintaan China. Sektor pelayaran kargo seperti SMDR dan TMAS juga berpotensi tertekan kalau volume ekspor turun signifikan. Rupiah bisa makin tertekan karena penerimaan devisa dari ekspor komoditas melemah, padahal Rupiah saat ini sudah berada di kisaran Rp17.234 per dolar AS. Strategi yang masuk akal: hindari overweight di saham komoditas yang terlalu bergantung pada China, pertimbangkan saham emas dan defensif yang justru menguat saat ada krisis, dan tetap diversifikasi portofolio sesuai profil risiko masing-masing.
Yang perlu dipantau dalam beberapa bulan ke depan: kebijakan stimulus baru dari pemerintah China untuk mendongkrak sektor properti, data ekspor Indonesia ke China pada Q1 dan Q2 2026, pergerakan harga komoditas global (terutama nikel, CPO, dan batubara), dan kebijakan moneter Bank Indonesia merespons tekanan ke Rupiah. Krisis properti China bukan masalah yang akan selesai dalam hitungan bulan: ini koreksi struktural yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Bagi Indonesia, ini adalah pengingat penting bahwa diversifikasi mitra dagang dan diversifikasi industri harus jadi prioritas. Ketergantungan ekspor yang terlalu tinggi pada satu negara membuat ekonomi kita rentan setiap kali negara itu mengalami guncangan.
