Pemerintah China resmi memerintahkan perusahaan dalam negeri untuk mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap lima perusahaan pengolah minyak yang terkait dengan perdagangan minyak Iran. Kementerian Perdagangan China dalam pernyataan Sabtu (2/5/2026) mengeluarkan perintah resmi yang melarang pengakuan, penegakan, dan kepatuhan terhadap sanksi yang ditujukan kepada lima perusahaan tersebut, sebuah langkah yang jarang terjadi dalam diplomasi ekonomi China dan menandai konfrontasi terbuka antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam AS termasuk Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. yang sudah lebih dulu kena sanksi bulan lalu, ditambah beberapa pengolah swasta China lainnya. Mereka menghadapi pembekuan aset dan larangan transaksi internasional dari Washington, sebagai bagian dari kampanye tekanan Trump terhadap pembeli minyak Iran. Kementerian Perdagangan China menilai langkah-langkah AS secara tidak sah membatasi perdagangan normal dengan negara-negara ketiga dan melanggar norma internasional. Pernyataan resmi tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah China secara konsisten menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki otorisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dasar hukum internasional.
Langkah China ini datang hanya satu hari setelah Washington menjatuhkan sanksi terhadap tiga bursa mata uang Iran dan terminal minyak Qingdao Haiye yang berbasis di China pada Jumat (1/5/2026). Eskalasi sanksi-balasan dalam dua hari berturut-turut ini menyoroti bagaimana kampanye tekanan AS terhadap Iran kini meluas ke pihak ketiga, terutama China yang menjadi pembeli terbesar minyak mentah Iran. Sebelumnya, AS bahkan mengumumkan bank-bank dapat terkena sanksi sekunder jika mendukung penyuling independen China yang membeli minyak Iran, sebuah peringatan keras yang kini ditolak terbuka oleh Beijing.
Konteks lebih luas, perang Iran yang dimulai akhir Februari 2026 telah menutup Selat Hormuz dan menggerek harga minyak Brent ke level tinggi. China sebagai konsumen energi terbesar dunia memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan akses ke pasokan minyak Iran yang harganya kompetitif, sementara AS berupaya memutus aliran pendapatan utama Teheran sebagai cara mengakhiri perang. Friksi ini menempatkan perusahaan-perusahaan China dalam posisi sulit: mengikuti perintah Beijing berarti melanggar sanksi AS dan kehilangan akses ke sistem keuangan dolar, sementara mematuhi sanksi AS berarti melanggar perintah resmi pemerintah China.
Bagi investor dan pelaku pasar Indonesia, konfrontasi terbuka AS-China ini punya implikasi konkret ke beberapa kelas aset. Eskalasi friksi geopolitik antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia berpotensi memperpanjang gangguan rantai pasok energi global, menahan harga Brent di kisaran premium, dan memperlambat resolusi perang Iran. Bagi Rupiah yang sudah tertekan dolar AS yang kuat, dinamika ini menambah lapisan tekanan baru. Inflasi Indonesia yang baru mulai mereda pasca-Lebaran juga bisa kembali tertekan jika harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex harus disesuaikan ke atas mengikuti harga minyak global. Sementara itu, aset safe haven seperti emas dan Bitcoin biasanya menjadi tujuan investor saat tensi geopolitik antara AS dan China naik level, dengan tren yang sama berpotensi berlanjut jika friksi sanksi-balasan ini terus berlanjut dalam beberapa pekan ke depan.
