Hakim Distrik AS Rita Lin pada Kamis (26/3) menerbitkan perintah sementara yang memblokir upaya pemerintahan Trump untuk melabeli Anthropic, perusahaan AI asal San Francisco, sebagai “ancaman rantai pasok” terhadap keamanan nasional. Dalam putusan setebal 43 halaman, Lin menyebut langkah pemerintah kemungkinan besar melanggar hukum dan bersifat sewenang-wenang. Label ancaman rantai pasok biasanya hanya diberikan kepada badan intelijen asing dan organisasi teroris, bukan perusahaan Amerika.
Konflik bermula dari negosiasi kontrak senilai US$200 juta antara Anthropic dan Pentagon yang ditandatangani Juli lalu. Anthropic menarik garis tegas: menolak memberikan akses tanpa batas terhadap teknologi AI-nya untuk senjata otonom dan pengawasan massal terhadap warga AS. Setelah negosiasi gagal, Menteri Pertahanan Pete Hegseth melabeli Anthropic sebagai ancaman rantai pasok pada Februari 2026, sementara Trump memerintahkan seluruh lembaga federal berhenti menggunakan teknologi Anthropic.
Dampak label tersebut meluas ke sektor bisnis. Seluruh kontraktor pertahanan, termasuk Amazon, Microsoft, dan Palantir, diwajibkan memutus hubungan komersial dengan Anthropic. Beberapa lembaga federal di luar Pentagon langsung menghentikan penggunaan Claude, model AI andalan perusahaan. Dalam dokumen pengadilan, Anthropic menyatakan bahwa ratusan juta dolar kontrak terancam, dan salah satu pihak pendukung dalam persidangan menyebut langkah pemerintah ini sebagai upaya “pembunuhan korporat.”
Lin menulis bahwa tidak ada dasar hukum yang mendukung gagasan bahwa perusahaan Amerika dapat dicap sebagai musuh dan penyabot hanya karena menyatakan ketidaksetujuan terhadap pemerintah. Hakim juga menyoroti bahwa Pentagon sebelumnya memuji Anthropic sebagai mitra dan meloloskan perusahaan tersebut dalam pemeriksaan keamanan nasional yang ketat. Baru setelah Anthropic mengangkat keberatan ke publik, Pentagon mengambil langkah untuk memblokir seluruh akses bisnis perusahaan.
Putusan ini ditunda tujuh hari untuk memberi kesempatan pemerintah mengajukan banding. Kasus paralel juga masih berjalan di pengadilan federal Washington, D.C. Bagi industri teknologi secara luas, kasus ini menetapkan preseden penting: sejauh mana pemerintah bisa menggunakan otoritas keamanan nasional untuk menghukum perusahaan yang menolak permintaannya, dan di mana batas antara kepentingan pertahanan dengan hak konstitusional korporasi.
