Sebuah lembaga kebijakan Amerika Serikat mendesak Taiwan untuk mempertimbangkan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis, khususnya sebagai antisipasi tekanan militer dari China. Laporan yang dirilis Bitcoin Policy Institute pada 1 April 2026 dan dipresentasikan di Washington menyebut Bitcoin sebagai satu-satunya aset cadangan yang tetap bisa diakses dan digunakan dalam dua skenario ekstrem: blokade laut maupun invasi penuh oleh China.
Argumennya sederhana namun tajam. Melansir Cointelegraph, peneliti Bitcoin Policy Institute Jacob Langenkamp menyatakan bahwa dalam kondisi blokade, emas tidak bisa dipindahkan secara fisik dan cadangan dolar AS berpotensi dibekukan. Bitcoin, sebaliknya, tidak membutuhkan transportasi fisik dan tidak bergantung pada bank atau lembaga perantara manapun. Selama ada akses internet dan kunci kriptografi, Bitcoin tetap bisa diakses dari mana saja di dunia.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Taiwan saat ini menyimpan lebih dari 80% dari total cadangan devisanya senilai 605 miliar dolar AS dalam aset berbasis dolar AS, termasuk obligasi pemerintah Amerika Serikat. Laporan tersebut memperingatkan bahwa meningkatnya utang AS yang kini melampaui 36 triliun dolar AS, ekspansi neraca bank sentral AS, serta potensi pelemahan dolar jangka panjang membuat konsentrasi cadangan di satu mata uang menjadi risiko yang nyata bagi Taiwan.
Bank sentral Taiwan sebelumnya sudah menolak proposal serupa pada Desember 2025, dengan alasan volatilitas harga, likuiditas terbatas, dan risiko penyimpanan. Namun laporan terbaru ini berargumen bahwa seluruh kekhawatiran tersebut kini bisa diatasi dengan solusi penyimpanan institusional yang sudah matang. Taiwan saat ini tercatat menyimpan 210 Bitcoin senilai sekitar 14 juta dolar AS hasil sitaan kasus kriminal, yang jika diakui resmi akan menempatkan Taiwan sebagai pemegang Bitcoin terbesar ketujuh di dunia, melampaui Finlandia.
Jika proposal ini akhirnya diterima, Taiwan akan bergabung dengan 29 negara yang sudah memiliki eksposur Bitcoin per Januari 2026, sebuah tren yang dipercepat oleh keputusan Presiden AS Donald Trump membentuk Cadangan Bitcoin Strategis melalui perintah eksekutif pada Maret 2025. Dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak menentu, pertanyaannya bukan lagi apakah Bitcoin layak menjadi cadangan negara, melainkan seberapa lama negara-negara bisa menunda keputusan tersebut.