Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik tambahan setoran pajak dari sektor nikel. Skema yang sedang dibahas adalah windfall tax, yaitu pajak khusus terhadap keuntungan besar tak terduga yang diperoleh perusahaan saat harga komoditas melonjak tinggi. Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (4/5/2026). Saat ini harga nikel global sedang tinggi, sehingga windfall tax dianggap sebagai momen tepat untuk menambah pemasukan negara.
Melansir Detik Finance, Purbaya menyebut besaran pajak masih dibahas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Oh iya, nanti ada. Tapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM. Saya terima aja pokoknya duitnya,” ujarnya. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menutup kenaikan beban subsidi dalam APBN 2026 yang lagi tertekan akibat lonjakan harga minyak global. Asumsi APBN dipatok di US$70 per barel, sementara harga Brent saat ini sudah di atas US$100 per barel akibat perang Iran-AS.
Selain windfall tax, Purbaya juga siapkan bea keluar untuk komoditas nikel dan batubara. Tujuannya bukan hanya menambah penerimaan, tapi juga memperkuat pengawasan ekspor. Selama ini bea keluar untuk dua komoditas tersebut nol persen, sehingga Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak bisa memeriksa barang sebelum dikirim keluar negeri. Akibatnya, praktik under-invoicing (mencatat nilai ekspor lebih rendah dari aslinya) dan ekspor ilegal sulit dikontrol. “Saya minta itu ada bea keluar sehingga kalau ada bea keluar, Bea Cukai bisa periksa barangnya sebelum berangkat. Sehingga saya bisa kendalikan kebocoran dari under-invoicing atau penyelundupan,” kata Purbaya.
Sebagai imbalan dari pajak baru ini, pemerintah siapkan insentif khusus untuk produk hilirisasi nikel. Fokusnya adalah industri baterai kendaraan listrik, yang menggunakan nikel sebagai bahan baku utama. Pemerintah ingin produk dengan bahan baku dalam negeri lebih kompetitif di pasar global. Indonesia adalah produsen nikel terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 50% produksi global, sehingga kebijakan ini berpotensi punya dampak besar ke harga nikel internasional dan rantai pasok baterai EV global.
Buat investor Indonesia, kebijakan ini punya dua sisi yang patut dicermati. Di satu sisi, perusahaan tambang nikel seperti ANTM, INCO, dan MBMA berpotensi menghadapi tekanan margin akibat beban pajak baru. Di sisi lain, perusahaan yang fokus pada hilirisasi dan industri baterai bisa dapat angin segar dari insentif pemerintah. Investor disarankan pantau detail kebijakan yang akan keluar dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dalam beberapa minggu ke depan, serta lihat bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi laporan keuangan emiten tambang di kuartal mendatang.
