Pemerintah Indonesia kembali menyiapkan langkah besar di sektor energi rumah tangga. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana ambisius untuk menggantikan LPG 3 kilogram, gas memasak yang akrab disebut sebagai “tabung melon” oleh masyarakat, dengan gas alam terkompresi atau CNG dalam ukuran yang sama. Klaimnya, langkah ini berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp137 triliun per tahun, sebuah angka yang setara dengan total APBN beberapa kementerian digabungkan.
Klaim Penghematan dari Menteri ESDM
Pernyataan Bahlil dilontarkan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 5 Mei 2026, tidak lama setelah rapat koordinasi terkait kebijakan energi. Selain menghemat devisa dalam jumlah fantastis, pemerintah juga mengklaim harga CNG akan lebih murah dibanding LPG. Konsekuensinya, beban subsidi yang selama ini menggerus APBN setiap tahunnya juga berpotensi turun secara signifikan, memberi ruang fiskal yang lebih lega bagi pemerintah.
Klaim ini menjadi bagian dari narasi besar pemerintahan saat ini yang ingin mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi impor. Sebagai negara dengan cadangan gas alam yang melimpah, Indonesia dianggap berada dalam posisi paradoks: kaya gas, namun bergantung pada impor LPG dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dapur rakyatnya.
“Dengan kita memakai CNG insyaallah kalau teknologinya sudah ada, itu mampu kita melakukan efisiensi devisa kurang lebih sekitar Rp130 triliun sampai Rp137 triliun. Kalau itu lebih murah, itu akan mengurangi subsidi kita.”
— Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM
Apa Itu CNG dan Kenapa Dipilih?
CNG, kependekan dari compressed natural gas atau gas alam terkompresi, adalah gas alam dalam bentuk biasa yang ditekan dengan tekanan sangat tinggi sehingga volumenya menyusut drastis dan bisa disimpan dalam tabung berukuran kecil. Bayangkan udara biasa yang dipampatkan ke dalam tabung selam yang dipakai penyelam, prinsipnya kurang lebih sama, hanya saja bahan bakunya adalah metana, gas alam yang berasal dari perut bumi.
Perbedaan paling mendasar antara LPG dan CNG terletak pada asal-usulnya. LPG yang sehari-hari kita pakai untuk memasak adalah produk turunan dari minyak bumi, kebanyakan diimpor dari negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Sementara itu, CNG berasal dari gas alam yang bisa diproduksi langsung dari ladang gas dalam negeri seperti Blok Natuna, Lapangan Tangguh di Papua Barat, hingga sumur-sumur gas di Sumatera.
Indonesia sebenarnya sudah lama menjadi salah satu produsen gas alam terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun selama ini, sebagian besar produksi gas tersebut justru diekspor ke luar negeri dalam bentuk LNG, sementara kebutuhan dapur rumah tangga dipenuhi dari LPG impor. Kondisi yang oleh banyak pengamat energi disebut sebagai ironi struktural dalam tata kelola energi nasional.
Dampak yang Diharapkan ke Masyarakat dan Ekonomi
Jika program konversi ini benar-benar berjalan dan berhasil sesuai klaim pemerintah, dampaknya berpotensi terasa di berbagai lapisan masyarakat dan struktur perekonomian Indonesia.
Di tingkat rumah tangga, harga gas untuk memasak berpotensi lebih murah dibanding LPG. Bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah yang sehari-hari mengandalkan tabung melon, selisih harga ini bisa menjadi penghematan yang berarti dalam pengeluaran bulanan, terutama di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
Di sisi APBN, beban subsidi energi yang selama ini menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar pemerintah berpotensi ditekan. Dana yang sebelumnya tersedot untuk subsidi LPG bisa dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau program perlindungan sosial. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membuat APBN lebih sehat tanpa harus terus menambah utang baru.
Sementara di level makroekonomi, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dari kebutuhan impor energi akan berkurang. Selama ini, setiap ada lonjakan harga LPG global atau ketegangan geopolitik di kawasan produsen, Indonesia langsung kena imbasnya lewat naiknya harga impor dan pelemahan Rupiah. Dengan beralih ke CNG produksi dalam negeri, lingkaran ketergantungan ini berpotensi diputus.
Catatan Penting yang Harus Diperhatikan
Meski angka penghematan yang disebutkan terdengar sangat besar dan menjanjikan, ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan secara kritis. Pertama, hingga saat ini Bahlil belum membeberkan rincian kalkulasi yang mendasari angka Rp130 hingga Rp137 triliun tersebut. Tanpa transparansi metodologi perhitungan, klaim sebesar ini akan sulit diverifikasi oleh publik maupun pengamat independen.
Kedua, transisi semacam ini bukan perkara sederhana. Diperlukan infrastruktur baru, mulai dari produksi tabung CNG, jaringan distribusi, hingga sosialisasi besar-besaran ke jutaan rumah tangga di seluruh penjuru Indonesia. Belum lagi penyesuaian kompor yang harus dilakukan, meski pemerintah mengklaim modifikasinya minor. Uji coba konversi LPG ke CNG sendiri diperkirakan akan memakan waktu sekitar tiga bulan sebelum bisa dijalankan secara luas, dan itu pun masih dalam skala terbatas.
Ketiga, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa konversi energi rumah tangga di Indonesia tidak selalu mulus. Konversi minyak tanah ke LPG pada periode 2007 hingga 2010 sempat diwarnai berbagai persoalan, mulai dari ledakan tabung, distribusi yang tidak merata, hingga resistensi dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan teknologi lama. Pelajaran dari periode tersebut akan menjadi referensi penting bagi keberhasilan konversi ke CNG kali ini.
Jika seluruh tantangan ini bisa diatasi dengan baik dan klaim pemerintah terbukti akurat, program konversi LPG ke CNG akan menjadi salah satu reformasi energi rumah tangga terbesar di Indonesia sejak konversi minyak tanah ke LPG dilakukan hampir dua dekade lalu. Sebuah langkah yang berpotensi mengubah peta ketahanan energi nasional dan meringankan beban fiskal negara dalam jangka panjang.
